baik melalui sayap militer dengan mengerahkan segenap kekuatan persenjataannya yang jumlahnya tak seimbang dengan yang dimiliki oleh para pejuang Palestina, maupun sayap politik yang dilakukan melalui penangkapan para tokoh, pejabat, anggota parlemen, serta para pejuang Palestina lainnya. Tidak sedikit dari mereka yang ditangkap tersebut disiksa, bahkan dibunuh. Berangkat dari kenyataan tersebut, sudah saatnya Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang anti-penjajahan untuk kembali menegaskan sikapnya dengan menolak penjajahan yang dilakukan oleh kaum Zionis Israel serta mendukung perjuangan Bangsa Palestina dalam mempertahankan hak-haknya. Terkait dengan akan diselenggarakannya Sidang International Parliamentary Union (IPU) 2007 yang akan berlangsung di Bali pada tanggal 29 Mei sampai 4 April 2007 dimana IPU mengundang wakil delegasi parlemen Israel (Knesset) untuk menghadiri sidang tersebut, maka kami Bangsa Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Partai dan Organisasi Massa Islam Anti-Israel menyatakan :

· Mengutuk dengan keras atas rencana IPU yang mengundang delegasi parlemen Yahudi Israel la’natullah ‘alaihi untuk hadir dalam sidang IPU tersebut.

· Menolak dengan tegas kedatangan delegasi parlemen Yahudi Israel la’natullah ‘alaihi dalam sidang IPU di Bali, karena dengan kedatangan tersebut berarti negara kita secara tidak langsung mengakui keberadaan mereka dan berbagai tindakan penjajahan yang dilakukannya yang tak lain merupakan rangkaian dari kejahatan kemanusiaan.

· Menuntut kepada pemerintah untuk mencabut visa delegasi parlemen Yahudi Israel la’natullah ‘alaihi.

· Menuntut IPU untuk ikut mengusahakan pembebasan seluruh tokoh, pejabat, pejuang, khususnya anggota parlemen Palestina yang saat ini ditawan oleh Yahudi Israel la’natullah ‘alaihi.

· Menuntut kepada seluruh masyarakat dan negara di dunia, khususnya umat Islam, untuk mendukung dan turut serta membantu perjuangan Bangsa Palestina dalam membebaskan tanah Palestina dari kekejaman penjajah Yahudi Israel la’natullah ‘alaihi.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Kami, Bangsa Indonesia akan selalu berada dibalik perjuangan mulia Bangsa Palestina untuk membebaskan tanah Palestina dari penjajahan Yahudi Israel la’natullah ‘alaihi. Selain itu, apabila ternyata anggota parlemen Yahudi Israel la’natullah ‘alaihi benar-benar hadir dalam sidang IPU 2007, maka kami tidak segan-segan untuk kembali turun ke jalan menyuarakan aksi penolakan kami terhadap mereka. Semoga Allah ta’ala senantiasa memberikan kekuatan, pertolongan, dan kemenangan-Nya kepada perjuangan kita. Amin.

Bandung, 27 April 2007

Ttd

Aliansi Partai dan Ormas Islam Anti-Israel

Press Release 27/04/2007

Tolak Kehadiran Delegasi Parlemen Israel**

Israel merupakan penjajah yang sampai saat ini melakukan penangkapan dan penahanan beberapa pejabat pemerintahan dan anggota parlemen Palestina. Kedatangan delegasi parlemen Israel ke Indonesia untuk mengikuti sidang International Parlementary Union (IPU) di Bali harus ditolak tegas karena mereka telah melecehkan tata pergaulan internasional dan tentunya sangat bertentangan dengan pembukaan UUD 1945 sebagai konstitusi kita.

Menurut rencana delegasi negara-negara anggota Parlemen Dunia (IPU) akan mengadakan pertemuan di Bali akhir April mendatang. Meski masih simpang-siur, sebagai negara anggota IPU, pertemuan tersebut juga dihadiri delegasi parlemen dari Israel.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hilman Rosyad Syihab menyatakan dengan tegas menolak kehadiran Delegasi parlemen Israel yang akan menghadiri International Parlementary Union (IPU) pada 29 April - 4 Mei 2007 nanti di Bali.

“Indonesia adalah negara berdaulat yang anti-penjajahan. Sesuai dengan konstitusi negara kita UUD 1945, maka negara manapun yang masih melakukan penjajahan terhadap negara lain adalah musuh kita. Israel telah menjajah Palestina sejak tahun 1967. Selain itu, Israel juga pernah menginvasi Libanon. Dengan adanya bukti tersebut, maka sangat nyata jika Israel adalah agresor yang tidak cinta damai”. Lanjutnya, “Perlu disampaikan juga akan sikap tegas PKS sesuai dengan kontrak politik yang dibangun antara PKS dan Presiden SBY, bahwasanya Indonesia tidak akan membangun hubungan apapun dengan imperialis Israel baik secara terbuka maupun tertutup. Selain itu, Indonesia akan mendukung upaya perjuangan bangsa Palestina dalam mempertahankan hak-haknya atas tanah Palestina. Intinya adalah, bahwa Indonesia tidak akan memberikan dukungan pada berbagai bentuk agresi dan aneksasi dengan alasan apapun, khususnya yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina”, paparnya dalam ‘Aksi Penolakan Delegasi Parlemen Israel (Knesset) untuk Mengikuti IPU’ bersama Aliansi Partai dan Ormas Islam Anti-Israel, Jumat (27/04) di Bandung, Jawa Barat.

Israel telah melakukan kejahatan kemanusiaan berat dan melanggar hukum HAM internasional. “Saat ini kita melihat Israel melegalkan pembunuhan terhadap anak-anak dan perempuan Palestina yang tak berdosa, menimbulkan kemiskinan dengan embargo ekonominya, membuat kerusakan infrastruktur, serta memenjarakan para menteri, ketua serta anggota parlemen Palestina”, ujarnya.

Menjadi catatan penting bahwa ternyata Israel tidak layak untuk menghadiri sidang International Parlementary Union (IPU) di Indonesia “Kepada Deplu yang memiliki otoritas dalam memberikan visa, sudah selayaknya untuk menolak permohonan visa tersebut. Selain itu, Deplu juga hendaknya menyarankan kepada delegasi parlemen tersebut untuk tidak datang karena selain Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, juga karena sesuai dengan aspirasi umat Islam, sebagai umat mayoritas di negara kita, yang tidak mengharapkan kedatangan mereka”, ungkapnya.

Menurut Hilman Rosyad, “Penolakan kedatangan delegasi parlemen Israel merupakan bentuk suara nurani rakyat Indonesia yang cinta perdamaian dan anti-pejajahan. Sehingga, sudah selayaknya pemerintah Indonesia dan DPR yang ada di IPU untuk memperhatikan serius aksi penolakan ini sebagai bentuk konsistensi dalam menjaga kedaulatan dan integritas NKRI. Tidak ada alasan bagi Indonesia dan IPU untuk menerima kehadiran mereka di sidang IPU nanti, termasuk juga keanggotaan mereka di IPU mengingat berbagai pertimbangan. Pertama, Israel merupakan satu-satunya anggota PBB yang belum mempunyai batas teritorial. Kedua, sikap arogansi Israel yang senantiasa tidak mau mendengarkan instruksi PBB dan negara-negara di dunia untuk menghentikan aksi brutalnya. Ketiga, Israel saat ini telah menangkap 40 anggota parlemen Palestina termasuk ketuanya DR. Abdul Aziz Dweik yang ditahan sejak 12 Agustus 2006”.

“Jika Indonesia tetap memberikan izin kepada Israel dalam pertemuan tersebut, maka akan sangat terlihat Indonesia mengakui eksistensi Israel dan segala bentuk penjajahan yang dilakukannya, serta sangat jelas tidak sesuai dengan hati nurani bangsa dan konstitusi kita. Penerimaan kedatangan parlemen Israel dalam sidang IPU di Bali nanti tak lain merupakan penghianatan sikap bangsa Indonesia yang sejak awal menyatakan dukungannya terhadap perjuangan bangsa Palestina. Saatnya Indonesia menunjukan ketegasannya”, kata Hilman Rosyad.

CP : Hilman Rosyad Syihab (0811146896/0816482169)

Isi MoU SBY dengan Umat Islam Terkait dengan Masalah Palestina***

• Indonesia tidak akan membangun hubungan apapun dengan imperialis Israel secara terbuka maupun tertutup dan mendukung upaya kemerdekaan Palestina.
• Indonesia tidak akan memberikan dukungan pada berbagai bentuk agresi dan aneksasi dengan alasan apapun.

Terkait dengan Isu Kedatangan Knesset pada Sidang IPU 2007***

Sudah selayaknya delegasi parlemen Israel ditolak kedatangannya dengan alasan :

• Israel merupakan satu-satunya negara anggota PBB yang belum mempunyai batas teritorial.
• Dengan belum memilikinya batas teritorial, maka secara legal formal Israel tidak berhak untuk menjadi anggota International Parliamentary Union (IPU), termasuk menghadiri berbagai agenda IPU.
• Israel sampai saat ini telah melakukan penangkapan massal terhadap pejabat Palestina, termasuk 40 anggota Dewan Palestina yang salah satu diantaranya adalah ketuanya, Dr. Abdul Aziz Dweik, yang ditahan sejak 12 Agustus 2006.

***) SMS Direktur Center for Middle East Studies (COMES), Ust. Amrozi M. Rais, Lc.