Selamatkan Bangsa Melalui
Friday, March 03, 2006
Selamatkan Bangsa Melalui 3 Sektor Penopang Perekonomian
TW Yunianto*
Mukadimah
Kita sadari bersama bahwasanya negeri kita saat ini mendapat cobaan yang amat luar biasa. Ditengah lilitan utang negara lebih dari 2000 trilyun rupiah, gelombang bencana alam yang hampir merata di seluruh pelosok negeri, serta segenap krisis kemanusiaan yang senantiasa menghantui diri kita. Upaya demi upaya senantiasa terus dilakukan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, dalam skala kecil maupun skala besar. Semua itu adalah usaha nyata yang kita curahkan demi keberlangsungan dan keselamatan perikehidupan bangsa yang memiliki martabat dan harkat kemanusiaan.
Sesuai dengan klausul yang tertuang dalam konstitusi kita, maka sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk senantiasa menyelamatkan serta mengatur pola pengelolaan sumber daya baik bergerak maupun tidak bergerak yang terkandung dalam bumi Indonesia untuk sebesar – besarnya demi kepentingan dan kemakmuran rakyat.
Menyikapi perkembangan situasi serta kondisi yang terjadi di negeri ini, khususnya terhadap sektor riil yang memiliki kaitan secara langsung terhadap taraf hidup bangsa, maka kita dapat melihat indikasi adanya pola kebijakan pemerintah yang cenderung melupakan kepentingan rakyat. Kita dapat melihat dari adanya kejadian divestasi Indosat yang ujung – ujungnya jatuhnya aset bangsa tersebut ke tangan asing, perpanjangan kontrak Freeport yang menyakiti hati rakyat, dan sebagainya. Itu adalah sebagian kecil dari beberapa kebijakan pemerintah yang mengabaikan kepentingan serta masa depan rakyat.
Pola Analisa
Ada 3 sektor vital yang dianggap mampu untuk menyelamatkan perekonomian bangsa, yaitu :
1. Sektor Telekomunikasi
• Kejadian luar biasa yang pernah terjadi yang dilakukan oleh pemerintah adalah adanya divestasi Indosat sehingga 41,94% saham Indosat dikuasai asing yang ternyata melukai hati rakyat. Apalagi dengan dalih tingginya angka penjualan Indosat yang mampu menembus 5,6 trilyun rupiah. Padahal Indosat mampu menghasilkan neraca pembukuan (laba bersih) 1,8 trilyun pertahun (keuangan 2001,2002,2003), sehingga dapat kita katakan 5,6 trilyun tadi sebenarnya dapat kita peroleh dalam jangka waktu 3 tahun. Dengan adanya hal tersebut, maka selain merugikan negara baik dari sektor kepemilikan aset nasional serta penerimaan pajak dan deviden, dimungkinkan adanya kontrol kebijakan pemerintah oleh asing melalui sektor telekomunikasi yang dapat kita katakan sektor yang strategis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, apalagi sektor telekomunikasi memiliki kaitan erat dengan data – data strategis dan rahasia.
• Berdasarkan analisa dari ITU (International Telecommunication Union), ditegaskan bahwasanya peningkatan 1 SST (Satuan Sambungan Telepon) akan dapat menaikkan indeks perekonomian bangsa sebesar 3%.
2. Sektor Perhubungan
• Sektor perhubungan ternyata telah membuktikan dapat meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan bangsa. Dapat kita bayangkan apabila tanpa inisiasi dan pengembangan sektor perhubungan, maka pemerataan hasil – hasil pembangunan tidak akan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak dapat memungkiri sektor perhubungan merupakan jembatan nasional yang mampu mengantarkan Indonesia keluar dari segenap krisis multi-dimensi ini.
• Terkait dengan rencana penjualan Garuda ke tangan asing yang beberapa waktu yang lalu dilontarkan oleh Wapres Jusuf Kalla, maka kami menilai bahwasanya hal itu tidaklah tepat. Apabila hal tersebut terjadi, maka ditakutkan pola sinergi pembangunan nasional dan pengembangan sektor perhubungan akan terbias begitu saja. Apalagi hal itu melibatkan tangan – tangan asing yang dipastikan memiliki kepentingan terhadap negara kita. Selain itu, aspek historis tidak dapat kita abaikan begitu saja, yaitu keterlibatan penerbangan nasional sebagai rintisan induk Garuda di era perjuangan kemerdekaan.
3. Sektor Energi dan Pertambangan
• Energi dan pertambangan adalah dua sektor yang tidak dapat dipisahkan. Pola pengelolaan kedua hal tersebut berkaitan erat dengan kemampuan anak bangsa dalam mensyukuri dan mengelola harta serta kekayaan bumi Indonesia.
• Kasus impor bahan bakar minyak mengingatkan kita bahwasanya sejauh mana bangsa dan pemerintah Indonesia mampu mengelola kekayaan alamnya khususnya minyak bumi. Cadangan minyak bumi kita sangatlah melimpah, bahkan untuk gas bumi ternyata kita memiliki cadangan yang terbesar di dunia. Namun, semua hal itu ternyata dikotori oleh tangan – tangan oknum yang sengaja memanfaatkan kondisi untuk kepentingan mereka sendiri, sehingga budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menjadi budaya yang mewarnai dalam mensyukuri dan mengelola kekayaan bumi Indonesia.
• Rencana kebijakan pemerintah untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang berlandaskan pada Biaya Beban Pokok (BBP) yang memiliki kaitan erat dengan kenaikan BBM, ternyata kurang bijak. Sebenarnya upaya tersebut dapat dicegah dengan melakukan optimalisasi pembangkit listrik non-BBM (misal : PLTU, PLTA). Jika hal tersebut masih dilakukan, maka dapat dikatakan bahwasanya pemerintah tidak memiliki sense of crisis. Pasca-kenaikan BBM, rakyat dibebani dengan kenaikan biaya hidup sebagai imbas dari tingginya tingkat inflasi (lebih dari 14%). Selain itu, tingkat penyelesaian kasus – kasus yang terjadi di PLN belumlah cukup untuk membayar rencana kebijakan pemerintah dalam menaikkan TDL tersebut.
• Pencurian tambang oleh asing ternyata menembus angka yang cukup signifikan. Coba kita lihat berapa ratus trilyun emas Indonesia yang diboyong oleh Freeport ke Amerika. Lebih dari 260 trilyun uang Indonesia diambil oleh mereka. Belum lagi kasus pembelian 50,45% saham Chandra Asri oleh Temasek beberapa hari yang lalu. Padahal, Chandra Asri merupakan perusahaan petrokimia terbesar di Indonesia. Apabila hal tersebut masih saja terjadi dan jika semuanya telah habis, apakah kita akan menggadaikan atau bahkan menjual negeri kita yang tercinta ini ? Semoga saja tidak. Amin...
Solusi
Sebagai langkah strategis yang menunjukkan pemerintahan yang pro-rakyat, maka pemerintah paling tidak harus melakukan:
- Audit proses Divestasi Indosat yang sarat dengan KKN dan melukai hati rakyat. Bagi pihak – pihak yang terindikasi mencari keuntungan, maka ambil kembali kerugian negara yang masuk ke kantong mereka serta jerat dengan hukum yang berlaku seadil – adilnya, dan perlu diperhatikan bahwasanya tindakan korupsi selain tindakan melawan hukum juga merupakan kejahatan kemanusiaan yang menyengsarakan rakyat banyak.
- Segera lakukan peningkatan density daerah melalui USO (Universal Service Obligation) yang mampu mempercepat peningkatan sektor ekonomi makro. Perlu diketahui, saat ini negara kita hanya memiliki density sekitar 4%, padahal tetangga kita Singapura sudah mencapi kisaran 50%. Selain itu, jadikan parameter USO sebagai prasyarat mutlak dalam lelang frekuensi 3G.
- Segera wujudkan sistem hukum yang kuat, baik berupa undang – undang (regulasi) maupun kapasitas penegak hukum (regulator), dalam rangka pengelolaan sektor telekomunikasi, energi, dan perhubungan.
- Terkait dengan kasus dugaan mark up Telkom, maka kami berharap pemerintah mampu melihat lebih jeli. Jika terdapat pejabat pemerintah yang terlibat, maka kami menuntut pemerintah untuk dapat bertindak lebih adil dan proporsional, apalagi kasus tersebut tersandung masalah regulasi VoIP (Voice over Internet Protocol).
- Ganti aparat / birokrat BUMN yang tidak menunjukkan profesionalisme sebagai langkah konkret pemerintah terhadap pengelolaan BUMN strategis. Selain itu, upaya efisiensi dan efektivitas lembaga (BUMN) dianggap sebagai solusi alternatif yang tidak membebani rakyat secara umum.
- Tolak privatisasi BUMN ke tangan asing. Jangan sampai hajat hidup rakyat dipegang oleh asing yang dimungkinkan memiliki kepentingan terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia.
*) Presiden Mahasiswa BEM KBM STT Telkom
posted by ENDONISEA @ 05:29,
