Berdasarkan data BPS tahun 2006, dimana jumlah penduduk Cimahi sebesar 506.250 jiwa dimana komposisi mayoritas (70%) berumur 17 tahun ke atas, serta dengan asumsi angka peningkatan penduduk kota Cimahi sebesar 2% per tahun (www.cimahikota.go.id), maka pada tahun 2007, jumlah penduduk kota Cimahi dapat diperkirakan sebesar 516.375 jiwa. Apabila prosentase jumlah penduduk yang berumur diatas 17 tahun diasumsikan sama dengan prosentase pada tahun 2006 (70%), maka setidaknya didapatkan jumlah penduduk yang berumur 17 tahun keatas (penduduk pemilih potensial) sebesar 376.954 jiwa, dimana angka tersebut tak lain merepresentasikan jumlah penduduk yang masuk DPS. Bila diambil tingkat ketelitian (confidence interval) sebesar 95% serta tingkat error sebesar 5%, setidaknya akan diperoleh jumlah penduduk yang masuk dalam DPT yang nilainya dapat ditoleransi pada rentang 367.530-386.378 jiwa. Namun pada kenyataannya, jumlah DPT yang telah disahkan melalui SK KPUD No.13 tahun 2007 hanya sebesar 339.751 jiwa, atau dengan kata lain sebuah angka yang jauh sekali bila dibandingkan dengan batas bawah dari nilai toleransi. Nilai tersebut juga masih lebih kecil dibandingkan dengan data pemilih kota Cimahi pada Pemilu Presiden tahun 2004 yang ternyata nilainya lebih besar (341,050 jiwa). Sehingga menjadi sebuah pertanyaaan, apakah suatu hal yang wajar jika tempo tiga tahun ternyata mampu mengurangi jumlah penduduk jika realitanya rata-rata pertumbuhan penduduk kota Cimahi sebesar 2%? Padahal selama kurun waktu tiga tahun terakhir kota Cimahi tidak terdapat mass destruction maupun wabah penyakit yang mampu menyebabkan mortalitas massal.
Selain itu, berdasarkan survei Gradasi pada pertengahan Juli 2007 terhadap 450 responden di 15 kelurahan dengan metode random sampling, didapatkan hasil bahwa prosentase masyarakat yang mengetahui adanya agenda Pilkada Cimahi sebesar 65,3%, tidak tahu sebesar 33,8%, serta abstain sebesar 0,9%. Diasumsikan jumlah responden 450 orang tersebut mewakili angka DPT (339.751 jiwa), maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang tidak mengetahui adanya Pilkada cimahi 2007 sebesar 114.836 jiwa.
Oleh karena itu, berpijak dari hasil riset diatas, Gradasi berpendapat :
- Terdapat kejanggalan besaran jumlah penduduk yang berhak menyalurkan suara dalam Pilkada, atau dengan kata lain validitas DPT dipertanyakan.
- Kurangoptimalnya peran KPUD dalam mensosialisasikan agenda Pilkada kepada masyarakat.
- Lebih dari sepertiga masyarakat Cimahi belum mengetahui adanya agenda Pilkada. Jika kondisi tersebut tidak berubah sampai dilaksanakannya pencoblosan, maka hasil Pilkada masih belum dapat dikatakan mampu merepresentasikan aspirasi masyarakat Cimahi.
- Jauhnya jumlah penduduk yang tercantum dalam DPT terhadap batas nilai toleransi, maka akan sangat dimungkinkan Pilkada Cimahi sarat dengan kecurangan.

Contact Person : Tri Wahyu Yunianto/Sekjen Gradasi (0856 223 1510)