Walaupun secara umum atmosfir Pilkada telah mewarnai dinamika politik kota Cimahi, namun sangat disayangkan ternyata momentum Pilkada tersebut masih menjadi konsumsi di tingkat elit yang identik dengan manuver politik untuk memenangkan kursi kepala daerah. Hal ini dapat dilihat dengan jelas ketika ada elemen calon yang menghalalkan cara-cara yang tidak sportif untuk memenangkan jagoan mereka. Tidak hanya sekedar perang spanduk yang menjual nama (walaupun menurut mereka hal itu bukanlah termasuk kategori kampanye), namun juga sudah mengarah kepada pengerahan ‘kelompok massa tertentu’ untuk ikut serta ‘memanaskan’ kontes pilkada. Buktinya, beberapa hari kemarin ditengarai terjadi aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok pendukung calon kepada pendukung calon lainnya (Republika, Pikiran Rakyat, Tribun Jabar 26 Juli 2007).

Pilkada untuk memilih walikota/wakil walikota, bukan preman.
Gradasi sangat menyayangkan beberapa tragedi yang akhir-akhir ini terjadi di kota Cimahi menjelang pelaksanaan Pilkada 8 September esok. Jika dihitung mundur, pelaksanaan Pilkada tinggal menghitung hari sehingga diperlukan usaha yang lebih serius dari para stake holder pesta politik lokal tersebut. Namun, usaha tersebut sepertinya akan menghadapi berbagai tantangan yang sangat kuat. Oleh karena itu, Gradasi menilai pelaksanaan Pilkada Cimahi 2007 sebagai berikut :
- Pilkada Cimahi rawan konflik, mengingat secara kewilayahan kota Cimahi hanya terdiri dari 3 daerah kecamatan. Kompleksitas karakter sosial masyarakat yang ditambah dengan fanatisme masyarakat terhadap masing-masing calon akan menghasilkan gesekan-gesekan sosial yang dimungkinkan terjadi di tingkat akar rumput. Sehingga sangat dimungkinkan gesekan politik akan mengarah kepada gesekan fisik.
- Belum adanya usaha optimal dari regulator (khususnya KPUD dan Panwasda) dalam upaya mewujudkan Pilkada yang benar-benar bersih dan demokratis, sehingga menghasilkan pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kurang tanggap dan tegasnya Panwasda terkait dengan berbagai pelanggaran yang terjadi, sehingga mengakibatkan elemen masyarakat yang harus ‘menyelesaikannya’ dengan cara serta metode mereka sendiri. Terlebih lagi, KPUD dirasa masih kurang perannya dalam sosialisasi agenda Pilkada sebagai wujud pendidikan politik kepada masyarakat.
- Sangat menyayangkan terjadinya aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok pengusung calon tertentu. Perlu diketahui, bahwa Pilkada adalah untuk memilih kepala daerah, bukan memilih pemimpin preman. Oleh karena itu, Gradasi meminta kepada Panwasda untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara hukum. Selayaknya tindakan-tindakan premanisme tersebut tidak boleh terjadi karena hanya akan mencederai demokratisasi Pilkada Cimahi 2007, sehingga dikhawatirkan akan memunculkan golongan masyarakat yang apatis terhadap agenda Pilkada tersebut.
Oleh karena itu, sebagai wujud partisipasi Gradasi dalam mewujudkan Pilkada Cimahi 2007 yang bersih dan demokratis, saat ini Gradasi sedang mengajukan verifikasi sebagai Pemantau Pilkada Independen. Selain itu, Gradasi saat ini juga sedang menginventarisir segala seluk beluk serta permasalahan Pilkada untuk kemudian akan digunakan sebagai senjata untuk mengawal pelaksanaan agenda Pilkada Cimahi yang bersih dan demokratis, yang harapannya akan menghasilkan pemimpin yang amanah sehingga mampu membawa perubahan ke arah perbaikan bagi kota serta masyarakat Cimahi umumnya.

Contact Person : Tri Wahyu Yunianto/Sekjen GRADASI (0856 223 1510)